Perahu itu berangkat pukul enam pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik dari balik bukit-bukit di pesisir Papua. Di dalamnya, seorang ibu yang batuknya tak kunjung reda selama berbulan-bulan menggendong anaknya yang masih kecil. Surat rujukan sudah ia terima dua bulan sebelumnya. Namun untuk sampai ke fasilitas kesehatan tempat pemeriksaan tuberkulosis (TBC) bisa dilakukan, ia harus menunggu musim panen pala dan pisang lebih dulu. Hasil kebun itulah yang kemudian dijual untuk membeli bensin bagi perahunya.

Kampung tempat ibu itu tinggal berjarak sekitar 12 jam perjalanan laut dari ibu kota kabupaten. Beberapa kawasan yang dilalui dapat berubah sangat berbahaya pada musim tertentu dan telah berulang kali memakan korban. Perjalanan itu membutuhkan uang, cuaca yang bersahabat, perahu yang layak, bahan bakar yang cukup, dan keberanian menghadapi laut.

Pasien biasanya perlu ditemani sehingga keluarga harus menyiapkan ongkos perjalanan dan biaya hidup bagi pasien serta orang yang mendampinginya selama berada di kota. Kebun dan pekerjaan di kampung juga terpaksa ditinggalkan. Sebagian pasien akhirnya pulang sebelum pemeriksaan atau pengobatan selesai. Bahkan ada yang memilih menghadapi kemungkinan meninggal di kampung halaman karena tidak sanggup membayar biaya hidup di kota. Keputusan seperti ini sering dianggap sebagai pilihan pasien, padahal kemiskinan dan jauhnya pelayanan kesehatan telah mempersempit pilihan mereka sejak awal.

Setelah semuanya siap, ibu itu akhirnya berangkat. Sesampainya di fasilitas kesehatan, pemeriksaan yang lama ditunggunya ternyata tidak bisa dilakukan. Alat sedang rusak, reagen kosong. Ia pun pulang, menunggu panen berikutnya, mengumpulkan lagi ongkos bahan bakar, lalu mencoba lagi di kesempatan lain.

 
(Seorang ibu menggendong anaknya di salah satu kampung di Kaimana. Bagi keluarga di pesisir, perjalanan berobat sering ditempuh bersama anak. Dokumentasi pribadi)

Kisah ini saya saksikan sendiri di tanah Papua, wilayah yang sering disebut sebagai paru-paru dunia. Papua adalah rumah bagi salah satu bentang hutan tropis terbesar dan paling kaya keanekaragaman hayati di dunia, kekayaan yang sering disandingkan dengan perannya menjaga napas planet ini. Yang jarang dibicarakan, tanah yang lekat dengan metafora napas dunia ini justru menyimpan banyak paru-paru manusia yang sedang berjuang bernapas sendiri.

(Nur Rikazatul Luluk Furu)

Meski pengobatan efektif untuk TBC sudah tersedia selama puluhan tahun, penyakit ini masih banyak merenggut nyawa di tanah ini.

Saya mengenal TBC bukan hanya dari buku kedokteran. Kakek saya adalah perawat pertama di kecamatan kami sejak tahun 1970-an. Ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lain menggunakan perahu dayung, kadang perjalanan itu memakan waktu sampai satu bulan penuh. Ia sering bercerita, merawat pasien TBC di masa itu bukan pekerjaan mudah, karena jarak dan keterbatasan yang dihadapi jauh lebih besar dari yang bisa ditanggung satu tenaga kesehatan seorang diri.

Cerita kakek itulah yang menuntun saya menjadi dokter dengan harapan melanjutkan perjuangan yang sudah dimulai puluhan tahun sebelumnya. Setelah lulus menjadi dokter, saya kembali dan bekerja di puskesmas wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di kampung halaman saya sendiri.

Saya mengira sudah mengenal Papua karena lahir dan besar di sini. Bekerja sebagai dokter justru membuat saya terkejut melihat fenomena yang terjadi di rumah saya sendiri. Tinggal dan besar di suatu tempat ternyata tidak selalu berarti benar-benar memahami kehidupan orang-orang di dalamnya. Saya melihat bagaimana jarak dan laut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mendapat pertolongan. Saya melihat keluarga yang harus memilih antara membeli kebutuhan sehari-hari atau bahan bakar untuk mengantar anggota keluarganya berobat. Saya juga melihat tenaga kesehatan bekerja dengan sumber daya terbatas, berusaha menolong dalam sistem yang belum sepenuhnya dirancang mengikuti geografi pesisir.

(Perjalanan tim penelitian menuju salah satu kampung di Kaimana untuk mendengarkan pengalaman masyarakat dan tenaga kesehatan tentang hambatan diagnosis TBC. Dokumentasi pribadi)

Pengalaman itu membuat saya ingin memahami rumah saya sendiri lebih sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai tempat kelahiran, tetapi sebagai ruang hidup yang dibentuk oleh sejarah, budaya, ketimpangan, dan perjuangan masyarakat. Keinginan itu kemudian membawa saya belajar di Harvard University, Amerika Serikat. Ketika tiba waktunya menyusun tesis, saya memilih pulangke Papua untuk meneliti hambatan diagnosis TBC. Kepulangan ini merupakan cara saya menepati janji kepada diri sendiri bahwa ilmu yang saya peroleh harus kembali kepada masyarakat yang membentuk saya.

Dalam penelitian ini, saya mendengarkan pengalaman pasien, keluarga, kader, tenaga laboratorium, perawat, dokter, dan pengelola program TBC. Dari mereka saya memahami, perjalanan menuju diagnosis ternyata jauh lebih sulit dari yang seharusnya.

Kita memiliki BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), program jaminan kesehatan nasional yang membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah juga menyediakan obat tanpa biaya melalui program pengendalian TBC. Namun, obat baru bisa diberikan setelah seseorang melewati skrining dan memperoleh diagnosis. Persoalannya, bagaimana seseorang bisa memulai pengobatan jika untuk sekadar diperiksa saja ia harus menunggu musim panen pala, menempuh perjalanan laut selama berjam-jam, dan mencari biaya hidup bagi keluarga yang menemaninya? Perjalanan itu dapat berakhir tanpa hasil saat alat rusak atau reagen habis. Obat yang tersedia gratis tidak banyak berarti jika diagnosis tetap terlalu jauh dari pasien.

TBC berbeda dari batuk pilek biasa. Standar diagnosis nasional saat ini mengandalkan Tes Cepat Molekuler (TCM), teknologi diagnosis molekuler yang membutuhkan pasokan listrik stabil agar bisa beroperasi, sementara akses internet lebih berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan hasil ke sistem informasi TBC nasional. Di banyak puskesmas di luar ibu kota kabupaten, listrik yang stabil masih sulit didapat. Ironisnya, di tengah kekayaan alam Papua, pasokan listrik untuk alat diagnostik yang bisa menyelamatkan nyawa belum tersedia secara merata.

Ketika seorang pasien akhirnya tiba dalam kondisi sudah parah, kita sering terburu-buru menyebutnya terlambat datang, seolah seluruh kesalahan ada di pundaknya. Kita lupa bertanya seberapa jauh perjalanan yang harus ia tempuh, seberapa mahal bahan bakar yang harus dikumpulkannya, apakah kapal tersedia dan lautnya aman diseberangi, dan apakah alat serta bahan benar-benar siap saat ia tiba. Banyak masyarakat Papua bukan tidak peduli pada kesehatan. Mereka sudah berusaha sangat keras di tengah kondisi yang tidak memberi banyak pilihan.

Paul Farmer, salah satu antropolog medis di Harvard, menggunakan konsep kekerasan struktural untuk menjelaskan bagaimana kemiskinan, ketimpangan, dan pengabaian politik dapat membatasi kesempatan seseorang untuk hidup sehat. Dalam konteks Papua, keterlambatan diagnosis tidak selalu merupakan keputusan individu. Ia bisa lahir dari keadaan yang jauh lebih besar dari kemampuan seorang pasien untuk mengatasinya sendiri.

Oleh karena itu, mengakhiri TBC tidak cukup hanya dengan menyediakan obat. Akses menuju skrining, diagnosis, rujukan, pengobatan, dan pendampingan harus tersedia dalam satu rangkaian utuh, karena obat sehebat apa pun tidak akan menyelamatkan siapa pun jika ia tidak pernah sampai ke pintu diagnosis.

Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai eliminasi TBC pada 2030, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, dengan menurunkan angka kejadian menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk. Berbagai upaya sudah berjalan, dari perluasan jaringan alat diagnostik hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Ini langkah penting, tetapi program yang baik juga perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang hendak dijangkaunya. Di wilayah pesisir yang jauh dari ibu kota kabupaten, pelayanan kesehatan tidak bisa dirancang dengan asumsi bahwa semua pasien tinggal dekat dengan puskesmas, memiliki kendaraan, dan mudah datang kembali jika pemeriksaan gagal.

Perubahan bisa dimulai dari layanan primer. Puskesmas di pesisir membutuhkan kapasitas diagnosis awal yang lebih baik, disertai pasokan listrik stabil dan pemeliharaan alat rutin. Pedoman TBC nasional sudah membuka jalur pemeriksaan bakteriologis dan klinis bagi fasilitas yang sulit mengakses TCM karena kendala geografis. Jalur ini perlu dijalankan lebih sungguh-sungguh di tanah Papua, bukan sekadar catatan pengecualian yang jarang dipakai.

Pengiriman logistik perlu lebih terjadwal agar kekosongan stok tidak terus berulang. Transportasi spesimen dan pasien perlu jadwal pasti, lewat kapal reguler atau kerja sama dengan armada yang sudah beroperasi, sehingga satu perjalanan laut yang panjang dan mahal tidak berakhir sia-sia hanya karena alat rusak atau reagen habis. Pemerataan dan pelatihan tenaga kesehatan juga perlu diperkuat, begitu pula peran kader lokal yang memahami bahasa, budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat.

Semua solusi itu perlu dimulai dari satu hal mendasar, yaitu mendengarkan suara pasien, keluarga, kader, dan tenaga kesehatan di pesisir. Pengalaman mereka perlu ikut menentukan kapan transportasi tersedia, bagaimana spesimen dikirim, apa yang dilakukan saat cuaca buruk, dan tindakan apa yang harus segera diambil ketika alat atau pasokan diagnostik bermasalah. Kebijakan yang berbicara kepada masyarakat saja tidak cukup. Kebijakan yang baik dibangun bersama masyarakat.

Keadilan dalam kesehatan berarti setiap orang di mana pun ia tinggal mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh diagnosis dan pengobatan sebelum penyakitnya berkembang terlalu jauh. Kesempatan itu seharusnya dimiliki setiap warga, termasuk ibu yang harus menunggu musim panen dan mempertaruhkan perjalanan laut hanya untuk mengetahui penyakit yang dideritanya.

Kakek saya telah berpulang pada usia 107 tahun. Ia tidak lagi mendayung dari pulau ke pulau, tetapi perjuangan yang diwariskannya belum selesai. Perjuangan itu kini ada di tangan pemerintah yang merancang kebijakan, tenaga kesehatan di puskesmas terpencil, kader yang berjalan dari rumah ke rumah, peneliti yang berusaha memahami akar persoalan, dan masyarakat yang terus memperjuangkan haknya untuk sembuh. Saya percaya target eliminasi TBC 2030 bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama dan suara masyarakat yang paling terdampak benar-benar didengarkan. Tidak seorang pun seharusnya menunggu musim panen atau mempertaruhkan perjalanan laut hanya untuk memperoleh diagnosis yang menjadi haknya.

Paul Farmer pernah mengajukan pertanyaan yang seharusnya terus mengusik kita: "Jika akses terhadap pelayanan kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia, lalu siapa yang dianggap cukup manusia untuk memperoleh hak tersebut?" 

(Nur Rikazatul Luluk Furu)